RDP Sengketa Tanah Di Komis8 1 DPR Kabupaten Sorong Berakhir Tanpa Notulen, Kuasa Hukum Soroti Sejumlah Kejanggalan

Sorong ,suarakonservatif.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait sengketa tanah Jalan Osok yang digelar Selasa (20/10) meninggalkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah belum tersalurnya notulen rapat kepada kuasa hukum, beserta persoalan mekanisme undangan dan posisi pemohon dalam pembahasan. Riswandi Pandjaitan, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia wilayah Papua Barat Daya, menegaskan bahwa keberadaan notulen atau risalah rapat adalah hal krusial dalam setiap rapat formal seperti RDP. “Secara tata tertib dan akuntabilitas, risalah rapat…

Read Full News

Mafia Tanah Berkeliaran, Kuasa Hukum Desak George Hung Segera Ditangkap Pasca SPDP Terbit

Sorong,suarakonservatif.id – Keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bertanggal 19 Oktober 2026 dari Polresta Kota Sorong semakin mempertegas desakan penegakan hukum dalam kasus sengketa tanah. Simon Maurits Soren S.H., kuasa hukum pelapor, menjelaskan putusan pra‑peradilan sebelumnya hanya menguji sisi prosedural, tanpa membatalkan substansi perkara.   “Putusan pra‑peradilan hanya meninjau bentuk surat, bukan isi kasus. Pengadilan memeriksa hal‑hal terkait SPDP dan penetapan status, tanpa menghapus dasar dugaan terhadap Paulus…

Read Full News

RDP Sengketa Tanah di Sorong: Kuasa Hukum Sayangkan Wartawan Diusir, Belum Ditemukan Solusi  

SORONG, suarakonservatif.id— Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Sorong terkait sengketa tanah berakhir tanpa kesepakatan (20/10/2026). Pertemuan ini dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong, Dinas Pertanahan, anggota Komisi I, serta pihak-pihak yang bersengketa.     Sikap Mengusir Wartawan Dinilai Sangat Disayangkan   Bhonto Adnan Wally, S.H., M.H., selaku kuasa…

Read Full News

Sengketa Sertifikat Tanah di DPRD Sorong: Wartawan Dikeluarkan Saat RDP, Transparansi Dipertanyakan

SORONG,suarakonservatif.id  — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi 1 DPRD Kabupaten Sorong pada Selasa (20/10/2026) membahas masalah sengketa sertifikat tanah yang menyangkut kepentingan publik. Hadir dalam pertemuan tersebut pihak BPN Kabupaten Sorong beserta Kepala Seksi Bidang Sengketa dan tim, Dinas Pertanahan, anggota Komisi 1, serta pengacara Bontoh, S.H. bersama kliennya, Ibu Mar. Juga hadir…

Read Full News

Majelis Hakim PN Cibinong Diduga Kuat Berpihak pada Pelaku Mafia Tanah

Cibinong,suarakonservatif.id — Dugaan kejanggalan dan ketidakprofesionalan kembali mencoreng wajah peradilan Indonesia. Kritik keras dan kekecewaan mendalam dilayangkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang memeriksa perkara perdata Nomor 383/Pdt.G/2026/PN Cbi. Majelis hakim yang memimpin persidangan tersebut dinilai tidak profesional, terindikasi telah terkontaminasi, serta menunjukkan…

Read Full News

Ironi Dermaga Folley Raja Ampat: Proyek Rp186 Miliar yang Menyisakan Duka Masyarakat Adat

SORONG,suarakonservatif.id – Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Barat Daya sedianya membawa angin segar bagi konektivitas antar-pulau. Namun, bagi masyarakat adat di Kampung Folley, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, proyek megah Dermaga Penyeberangan Folley justru menyisakan persoalan pelik yang tidak kunjung usai selama lebih dari satu dekade. Tanah ulayat seluas 12.500 M² yang menjadi fondasi…

Read Full News

Sengketa Tanah Suprau: Sertifikat PT Bagus Jaya Abadi Diduga Berbasis Dokumen Palsu, Simon Soren Menolak Klaim HPL  

SORONG, suarakonservatif.id — Perselisihan lahan di kawasan Suprau, Kota Sorong, kembali memanas seiring adanya dugaan sertifikat yang diterbitkan atas dasar dokumen palsu. Simon Maurits Soren, S.H., selaku kuasa hukum Labora Sitorus, menegaskan bahwa lahan tersebut bukan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagaimana diklaim Yasin Jamaludin — kuasa hukum Paulus George Hung — melainkan sudah…

Read Full News

Putusan Praperadilan Hapus Status Tersangka Mr.Ting, Simon Soren: Penilaian Hakim Sangat Subjektif & Abaikan Substansi  

SORONG, suarakonservatif.id— Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang menghapus status tersangka Paulus George Hung alias Mr.Ting Ting Ho melalui jalur praperadilan memicu sorotan tajam. Simon Maurits Soren, S.H. — kuasa hukum pelapor Labora Sitorus — menilai putusan tersebut hanya bersandar pada alasan prosedural yang sempit dan sepele, sementara substansi dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat…

Read Full News

Penetapan Tersangka WNA Malaysia Terkait Mafia Tanah Dipertanyakan, Diduga Ada Intervensi ke Polres Kota Sorong  

SORONG, suarakonservatif.id— Publik di Kota Sorong mulai mempertanyakan langkah penegakan hukum dalam kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan pengusaha Warga Negara Asing asal Malaysia, Paulus George Hung atau dikenal sebagai Mr. Ting Ting Ho.   Kekhawatiran ini muncul setelah kuasa hukum pelapor, Simon Maurit Soren S.H., mengonfirmasi telah adanya penetapan status tersangka terhadap pihak yang…

Read Full News

Jika Ada Sertifikat Tumpang Tindih, Itu Pasti Produk Mafia Tanah — Kuasa Hukum PT. Vitas Samudera

SORONG, suarakonservatif.id— Helly A. Nauly, S.H., selaku kuasa hukum PT. Vitas Samudera, secara tegas meminta kepada Paulus George Hung atau yang dikenal sebagai Mr. Ting Ting Ho — pemilik PT. Bagus Jaya Abadi — melalui kuasa hukumnya, untuk menunjukkan sertifikat hak milik yang diklaim atas nama PT. Bagus Jaya Abadi. Hal ini mengingat lokasi tanah…

Read Full News