Sorong, suarakonservatif.id — Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sorong membuat kebutuhan air bersih warga semakin mendesak. Berbulan-bulan hujan tak turun, membuat warga di sejumlah kampung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Menyikapi hal tersebut, beberapa anggota Dewan menyatakan keprihatinan dan turun langsung membantu menyalurkan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Anggota Dewan yang bergerak di antaranya adalah Suwarji dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Ismawati dari Fraksi Partai NasDem, dan Andre dari Fraksi Partai Demokrat.
Untuk memenuhi kebutuhan air, bantuan diambil dari mata air yang berada di lahan warga, salah satunya dari sumur bor milik Jono di wilayah SP4 yang airnya melimpah dan dimanfaatkan untuk warga sekitar.
Warga Merasa Sangat Terbantu
Salah satu ibu warga di RK 1, Kampung Majener, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian para wakil rakyat tersebut.
“Hampir beberapa bulan hujan tidak turun, kami mengalami kekeringan dan butuh air. Untung ada anggota dewan yang mau membantu kami,” ujarnya dengan nada lega.
Ketua PPWI PBD Berikan Apresiasi
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia wilayah Papua Barat Daya, Riswandi Pandjaitan, menyambut baik langkah yang diambil para anggota dewan tersebut.
“Saya bersama rekan-rekan melihat langsung saat bantuan air bersih dikirim ke warga, dan semua warga merasa gembira mendapatkan air. Anggota dewan yang memiliki rasa empati bisa merasakan kesusahan masyarakat di sekitarnya, kami memberikan apresiasi buat beliau-beliau,” ungkap Riswandi.
Selain anggota dewan, semangat kepedulian ini juga disambut pengusaha lokal. Muji Santoso, seorang pengusaha di Sorong, ikut menyumbang penggunaan truknya untuk mengangkut air bersih ke kampung-kampung tanpa memungut biaya sewa kendaraan.
Filsafat Hukum: Wakil Rakyat Berempati adalah Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Secara filsafat hukum, tindakan anggota dewan yang turun langsung dan berempati terhadap kesulitan masyarakat bukan sekadar kebaikan hati, melainkan inti dari keberadaan lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.
Prinsip Kedaulatan Rakyat
Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Para wakil rakyat adalah perpanjangan tangan rakyat, bukan penguasa yang terpisah dari rakyat. Empati terhadap kesusahan rakyat adalah tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan sekadar amal.
Hukum Bertujuan untuk Kemanusiaan dan Keadilan
Hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga keadilan yang dirasakan manusia. Seperti yang diajarkan filsafat hukum Gustav Radbruch: keadilan adalah meniadakan ketidakadilan. Di tengah warga yang kesulitan air, hadirnya wakil rakyat adalah bentuk penegakan bahwa negara hadir melindungi warganya, bukan sekadar mengatur aturan.
Aturan Ada untuk Melayani Manusia, Bukan Sebaliknya
Aturan dan perizinan dibuat untuk melindungi kepentingan umum. Namun ketika rakyat sedang dalam kondisi darurat kebutuhan dasar, semangat hukum yang sejati adalah memastikan setiap warga dapat menikmati hak-hak dasarnya, termasuk hak atas air bersih yang dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen dan Hak Asasi Manusia. (TIM/RED)
