Sorong, suarakonservatif — Gelombang protes muncul dari warga Kabupaten Sorong setelah Jono (55), warga wilayah SP 4, yang dengan tulus membagikan air bersih kepada tetangganya di tengah musim kemarau panjang justru dipanggil dan dipermasalahkan oleh pihak kepolisian dari Polres Sorong.
Jono merasa tidak terima, karena niat baiknya membantu warga yang kesulitan air malah berujung pada pemeriksaan hukum.
“Kami di sini sudah lebih dari satu semester tidak ada hujan. Bantuan air dari pemerintah daerah belum bisa menjangkau seluruh wilayah secara merata. Melihat warga kesulitan, saya memanfaatkan sumur bor dalam di rumah saya untuk dibagikan ke tetangga yang membutuhkan,” ungkap Jono saat diwawancarai, Senin (12/10/2026).
Biaya Hanya Ganti Operasional, Bukan Keuntungan
Jono menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat berdagang air secara komersial. Biaya yang ia tarik dari warga hanya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk satu tandon kecil (sekitar 1.000 liter), dan itu murni digunakan untuk mengganti biaya bensin mobil tangki serta biaya listrik pompa yang berjalan terus-menerus. Harganya pun jauh di bawah harga air tangki swasta di pasaran.
“Saya tidak mencari untung. Uangnya habis lagi untuk operasional. Kalau saya tidak lakukan begini, warga mau minum apa? Haruskah kami semua menunggu bantuan yang belum tentu datang tepat waktu?” tegas Jono.
Dipermasalahkan Dugaan Pelanggaran Izin Pengelolaan Air
Pihak kepolisian mendatangi Jono untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran terhadap perizinan pemanfaatan sumber daya air dan pengambilan air tanah yang dianggap dilakukan tanpa izin resmi. Hingga saat ini, Jono baru dimintai keterangan dan diberikan imbauan agar pengelolaan air memiliki dasar hukum yang jelas.
Warga Sebut Jono Sebagai Pahlawan Kekeringan
Langkah kepolisian ini memicu dukungan luas dari masyarakat. Warga menyebut tindakan Jono bukan pelanggaran, melainkan penyelamatan di tengah krisis air yang mendesak.
Restu, salah satu warga di kawasan Majener, mengatakan: “Buat kami, Pak Jono itu pahlawan. Di saat kami hampir kehabisan cara mendapatkan air minum, beliau hadir membantu. Kalau urusan administrasi jadi alasan untuk menghentikan ini di tengah musim kemarau parah, lalu kami harus mengambil air ke mana? Apakah polisi siap mengirim air gratis ke rumah kami setiap hari?”
Warga berharap penegakan hukum tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi darurat di lapangan, dan meminta solusi yang tidak memutus akses warga terhadap kebutuhan dasar yang paling mendesak. Hingga berita ini diturunkan, warga menyatakan akan terus mengawal permasalahan ini agar aliran air bersih bagi warga tetap terjamin. (TIM/RED)
