Sorong,suarakonservatif id – 15 orang Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya sudah dimintai keterangan sebagai saksi soal anggaran senilai Rp 2,970 milyar danaTahun Anggaran 2024 oleh Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya.
Simon Maurits Soren S.H,salah satu praktisi hukum dan intelektual muda angkat bicara, Simon Soren memberikan apresiasi atas langkah hukum yang diambil oleh Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya dibawah pimpinan Kombes Pol Iwan Manurung.
“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polda Papua Barat Daya terutama teman – teman penyidik Tipikor Dirkrimsus, ” ungkap Simon Soren melalui sambungan telepon seluler, Senin (16/3/2026).
Sebagai praktisi hukum dan intelektual muda tentu Simon Soren berharap kasus ini bisa dibuka ke publik, sehingga masyarakat ikut mengawal.
“Kami tentu berharap kasus ini bisa terang benderang dan tidak hanya sekedar seremoni semata. Sebab ini berkaitan dengan integritas penegakan hukum terutama terhadap pengunaan keuangan negara, ” kata Simon Soren.
Simon Soren menyampaikan bahwa masyarakat khususnya di wilayah Paoua Barat Daya menaruh harapan yang besar ke pundak Polda Papua Barat Daya. Sebab proses hukum ini dapat membantu menguak dan mengembalikan citra Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya sebagai lembaga legistaltif yang memiliki fungsi pengawasan.
“Disisi lain proses hukum yang dilakukan teman – teman penyidik Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya akan mampu mengangkat integritas dan upaya supermasi hukum di provinsi termuda di Indonesia, ” lanjut Simon Soren.
Dari data yang diperolehnya, Simon Soren beberkan, sudah ada 15 Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya yang dimintai keterangan. Dimana diduga ada temuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan senilai Rp 2,9 Miliar di Tahun Anggaran 2024.
“Sampai tadi informasi yang kami peroleh sudah ada 15 Anggota DPR provinsi yang dimintai keterangan, ” kata Simon Soren.
Publik berharap Polda Papua Barat Daya dengan objektif berdasarkan alat bukti untuk tidak ragu. Siapapun yang terlibat dan bertanggung jawab harus diusut tuntas. Bila ada temuan tindak pidana korupsi, maka harus diungkapkan ke publik, sehingga masyarakat bisa menjadi tahu,” ucap Simon Soren.
Dirincikan oleh Simon Soren, nilai anggaran sebesar Rp 2,9 Miliar itu terdiri atas beberapa item. Dengan rincian, item dana reses Anggota Dewan kurang lebih sebesar Rp 85 juta, pengadaan 44 unit Laptop, pengadaan embling untuk Anggota Dewan, dan pengadaan sepeda motor untuk Anggota Dewan.
“Kami praktisi dan sekaligus intelektual mendukung sepenuhnya Polda Papua Barat Daya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan orang Papua secara khusus dan siapapun yang tinggal di atas Tanah Papua, ” tutup Simon Soren menegaskan.
(TIM/RED)
