Sorong,suarakonservatif.id- Roberth George Yulius Wanma S.E, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) Papua Barat Daya, menyoroti penerapan sistem barcode BBM bersubsidi atau QR Code Subsidi Tepat yang diterapkan oleh Pertamina.
Menurut Roberth Wanma, sistem tersebut harus diawasi secara ketat agar penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi benar-benar tepat sasaran serta tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan pria yang akrab dipanggil Kaka Robi ini saat menanggapi distribusi BBM subsidi di wilayah Papua Barat Daya,khususnya di Kota Sorong.
Menurutnya,QR Code Subsidi Tepat merupakan sistem identifikasi digital yang digunakan untuk memastikan kendaraan yang membeli BBM jenis Solar dan Pertalite telah terdaftar sebagai penerima subsidi.
“Barcode ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa kendaraan yang terdaftar berhak membeli BBM subsidi.Di dalamnya memuat informasi kendaraan,data pemilik,serta kuota pembelian harian yang telah diverifikasi,”ujar Robi,Kamis (5/3/2026) ,ketika ditemui Lapak Bomer salah satu cafe kecil diarea parkiran Hotel Luxio.
Ia menambahkan,penerapan sistem ini bertujuan mencegah penyelewengan kuota BBM subsidi,meningkatkan transparansi distribusi,serta memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun demikian, Robi meminta pihak depot Pertamina untuk mengevaluasi kembali data kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem barcode.
Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada kendaraan yang tidak berhak namun tetap memperoleh akses pembelian BBM subsidi.
Selain itu,Robi mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi antara DPRP Papua Barat Daya dan DPRD Kota Sorong melalui Komisi IV.
Dalam rapat tersebut dibahas rencana pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawasan BBM subsidi.
“Rapat itu juga mendorong adanya Peraturan Wali Kota Sorong sebagai regulasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan,”ujarnya.
Menurut Robi,seluruh langkah tersebut memiliki tujuan utama yakni memberantas oknum-oknum nakal di SPBU yang diduga memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia berharap dengan pengawasan yang lebih ketat, distribusi BBM bersubsidi di Papua Barat Daya dapat berjalan lebih tertib, transparan,serta benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
(Hermanto Pardosi).
