Sorong,suarakonservatif.id– Roberth George Wanma ,Anggota DPRK Provinsi Papua Barat Daya membuat usulan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi juga di benahi SDM nya, operasionalnya, pakaian dinasnya oleh Gubernur agar wibawa kantor Gubernur itu nampak .
” Kalo tidak ada satpol yg terlatih maka kantor Gubernur akan sama dgn pasar” kata Roberth Wanma.
Roberth Wanma juga mengharapkan agar Kasatpol yang terpilih sesuai arahan Mendagri yang sering menekankan pentingnya Kasatpol PP memahami tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan mampu melakukan pendekatan pro-rakyat.
“Sebaiknya pilih lulusan IPDN, banyak Kasatpol PP merupakan alumni dari APDN/STPDN/IPDN karena kesiapan mereka dalam aspek kepamongprajaan” lanjut pria asal Byak yang akrab dipanggil dengan Kaka Roby ini.
Menurut kaka Roby, jika memilih Kasatpol PP itu harus tamatan IPDN atau setidaknya yang belajar dasar dasar kemiliteran dan disiplin, bukan dari yang latar belakang lain.
Berikut adalah poin-poin penting terkait persyaratan Kasatpol PP:
PNS Aktif: Anggota Satpol PP, termasuk Kasatpol PP, harus merupakan PNS.
Kompetensi Kepamongprajaan: Arahan Mendagri sering menekankan pentingnya Kasatpol PP memahami tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan mampu melakukan pendekatan pro-rakyat.
Persyaratan Umum: Pengangkatan didasarkan pada kualifikasi pendidikan, sertifikat kepamongprajaan, dan pengalaman kerja.
Koneksi Kemendagri: Meskipun tidak wajib dari IPDN, seringkali pejabat yang dipilih memiliki latar belakang ilmu pemerintahan, yang bisa berasal dari universitas lain.
Purna Praja: Banyak Kasatpol PP merupakan alumni dari APDN/STPDN/IPDN karena kesiapan mereka dalam aspek kepamongprajaan.
“Satpol itu garda terdepan pemerintah daerah, kalo satpol pp sigap, pake baju keren, provos bagus jaga di pos maka org masuk kantor gubernur atau walikota itu segan” tutup Roberth Wanma.
(TIM/RED)
